Petisi Penghapusan PPN Buku

FB_IMG_1441523269676

:: Agus M Irkham

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk beberapa sub sektor industri kreatif dan jasa hiburan. Beberapa diantaranya tontonan film, tontonan pagelaran kesenian, tontonan kontes kecantikan, dan tontonan pagelaran busana.

PMK yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2015 tersebut memunculkan inisiatif dari pekerja buku terutama penulis berupa penghapusan pula atas PPN buku non pelajaran dan royalti buku (PPh penulis) melalui penandatanganan petisi di www.change.org.

Logikanya sederhana, jika orang pergi ke diskotek, tempat karaoke, nonton film—aktivitas just leisure time saja diberi keringanan berupa pembebasan PPN—konsumen buku, mestinya lebih berhak mendapat pembebasan PPN. Karena kegiatan membeli (dan membaca) buku tidak saja menggerakkan sektor riil tapi juga bagian dari upaya membangun karakter bangsa. Jika PPN buku non pelajaran dihapus penerbit bisa mengurangi harga buku sebesar nilai PPN. Konsumen mendapat harga 10 persen lebih murah dibandingkan saat dikenai PPN. Harapannya volume penjualan buku akan meningkat.

Logika tersebut ada benarnya, tapi jangan lupa bahwa persentase terbesar dari harga buku diambil oleh distributor dan toko buku. Besarnya antara 30 sampai dengan 55 persen. Bahkan dalam beberapa kasus lebih dari itu. Itu sebab mengapa rerata harga buku oleh penerbit dibandrol sampai dengan 5 kali lipat harga pokok produksi. Artinya, pembebasan PPN pengaruhnya tidak signifikan bagi pembentukan harga buku. Dan jangan lupa juga, yang menanggung PPN adalah pembeli bukan penerbit. Penerbit hanya “membantu” pemerintah memungut.

Lantas bagaimana dengan tuntutan agar pajak royalti penulis buku dihapus juga?

Praktik tidak adil
Tuntutan penghapusan pajak royalti buku (Pajak Penghasilan penulis) saya kira tidak tepat. Profesi penulis, sebagai warga negara yang bekerja di sektor formal tentu memiliki kewajiban yang sama dengan warga lainnya, yaitu membayar PPh. Hanya saja yang harus ditata ulang adalah sistem penghitungan pajaknya. Karena ada indikasi praktik tidak adil.

Selama ini royalti yang didapat penulis, oleh penerbit langsung dipotong 15 persen. Jika tidak memiliki NPWP jadi 30 persen. Padahal di Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 38 Tahun 2008, tarif 15 persen itu untuk penghasilan lebih dari Rp50 juta sampai Rp250 juta selama satu tahun (Pasal 17 ayat 1).

Artinya penghasilan sampai dengan Rp50 juta saja, besarnya pajak yang harus dibayar “hanya” sebesar 5 persen. Dengan asumsi harga buku Rp50ribu, maka untuk sampai pada jumlah royalti bruto Rp50 juta, diperlukan minimal 10ribu eksemplar buku terjual. Padahal sudah menjadi pengetahuan khalayak, tidak banyak penulis yang bukunya dapat ludes hingga 10ribu eksemplar dalam setahun.

Cetakan pertama sebanyak 3.000 eksemplar habis dalam satu tahun saja sudah bagus. Berarti total royalti bruto yang diterima dalam setahun sekitar Rp15juta (asumsi harga buku Rp50ribu), besarnya potongan pajak harusnya hanya 5 persen. Tapi, kenyataannya, oleh penerbit dipotong 15 persen. Dengan demikian penulis harus membayar pajak 10 persen lebih tinggi. Bahkan bisa 15 persen lebih tinggi, jika total pendapatan (royalti) dalam setahun kurang dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Rp36 juta per tahun. Artinya ada praktik kelebihan bayar (kredit pajak) 10 sampai dengan 15 persen.

Jumlah penulis di Indonesia dengan pendapatan per tahun di bawah PTKP ini dugaan awal saya jumlahnya banyak—untuk tidak mengatakan sebagian besar. Dengan demikian, mustinya “penulis dhuafa” inilah yang PPh-nya harus dibebaskan. Dalam konteks itu tuntutan penghapusan PPh penulis dapat dibenarkan. Tapi tentu saja tuntutan tersebut jadi tidak adil jika diterapkan pula pada penulis yang perolehan royaltinya sudah melebih PTKP.

Menurut saya, masalah sesungguhnya industri perbukuan bukan pada pajak royalti buku atau PPN, tapi pada rendahnya konsumsi buku per kapita per tahun. Indeks book reading per capita kita hanya 0,36. Konsumsi buku yang masih sangat kecil tersebut menyebabkan penerbit tidak berani mencetak buku dalam jumlah yang sangat besar (sangat efisien). Cetakan pertama rerata hanya 1.000-3.000 eksemplar. Distibutor dan toko buku juga belum bisa meminta rabat yang rendah dari penerbit karena volume penjualannya belum mampu menutup biaya operasional. Akhirnya satu buku harus menanggung beban biaya yang tinggi.

Secara industrial, bagaimana caranya agar jumlah penjualan buku meningkat?

Tentu kita tidak bisa mengharapkan peningkatan angka pembelian buku dari golongan masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Harus ada campur tangan negara melalui regulasi fiskal yang dapat mendorong kelas menengah (middle class) untuk belanja buku lebih banyak. Jumlah kelas menengah di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 100 juta jiwa (World Bank, 2010) merupakan potensi luar biasa bagi kemajuan industri perbukuan di tanah air.

Salah satu bentuk campur tangan itu misalnya dengan memasukkan belanja buku sebagai salah satu item yang bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Di negeri jiran ini, insentif reduksi pajak dari transaksi pembelian buku, per tahun sampai 1.000 ringgit per orang.

Regulasi tersebut membuat kalangan middle class di Malaysia tidak terlalu berfikir panjang untuk belanja buku dalam jumlah yang besar, karena bisa mengurangi pajak yang dibayarkan. Hitung-hitung turut pula membangun bangsanya melalui konsumsi buku. Dampaknya positifnya volume penjualan buku meningkat drastis. Industri penerbitan buku tumbuh pesat, dunia kepenulisan pun menjadi bergairah. Maka tak heran indeks reading per capita Malaysia tiga kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Saya kira terobosan-terobosan seperti itu yang mustinya dilakukan oleh pemerintah kita. Mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan upaya menumbuhkan industri perbukuan—bagian dari penyiapan suprastruktur design makro industri perbukuan. Dan mustinya petisi atau tuntutan oleh banyak pekerja buku dan penulis lebih ditujukan ke arah itu, bukan mempersoalkan hal-hal yang bersifat akibat dan artifisial.●

>>
Image : fb ipang wahid
Untuk pertama kalinya tulisan ini tersurat di Koran Tempo, Selasa, 8/9/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>