Politik Perbukuan Kita

pameran

:: Agus M. Irkham

Awal Mei 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengundang puluhan pegiat budaya baca makan siang bersama di Istana Negara. Pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan simbolis pemerintah atas upaya yang dilakukan oleh para pegiat literasi secara individual maupun komunal guna mengatasi sulitnya masyarakat mengakses buku bacaan. Buah dari pertemuan itu, Presiden mengintruksikan PT. Pos Indonesia, menggratiskan biaya kirim buku ke perpustakaan dan taman bacaan di seluruh Indonesia tiap tanggal 17 pada setiap bulannya.

Sebuah terobosan praktis guna mengatasi sulitnya mengakses buku di luar pulau Jawa terutama di wilayah Indonesia Timur—akibat biaya kirim yang mahal—yang patut kita apresiasi. Langkah tersebut menjadi ikhtiar pemerintah mengatasi persoalan buku dari segi distribusi. Karena bicara buku tidak bisa hanya bicara soal konsumsi buku yang tercermin dalam budaya baca tapi juga menyangkut aspek produksi dan distribusi. Jadi bertalian erat pula dengan ihwal bagaimana suatu buku ditulis dan diterbitkan serta bagaimana proses distribusinya hingga ke tangan konsumen/pembaca. Dan keduanya justru berada di luar kendali masyarakat (konsumen/pembaca buku).

Lantas siapa pihak yang memiliki peran kunci dalam aspek produksi dan distribusi tersebut?

Pemerintah!

Upaya mengatasi ketidakadilan buku—dampak akhir dari kesulitan akses terhadap bacaan—dalam satu tarikan nafas yang sama dengan kesanggupan pemerintah mengatasi persoalan produksi dan distribusi tersebut. Dari sisi produksi misalnya menyangkut jumlah pabrik kertas, harga kertas dan input percetakan, jumlah penerbit dan penulis serta aturan perpajakan yang menyasar berderet input produksi buku.

Book comsumption per capita
Jumlah penerbit kita sekitar 1300-an (90 persen di Jawa). Pertahun menerbitkan 30 ribu judul buku baru. Dengan asumsi cetakan pertama 3 ribu eksemplar maka per tahun ada 90 juta eksemplar buku yang beredar. Angka tersebut terlihat besar. Tapi karena jumlah penduduk kita juga besar, maka book consumption per capita-nya jadi rendah, hanya 0,32. Artinya satu orang hanya bisa membaca sepertiga bagian buku. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah lebih dari 1,05 dan Vietnam 0,53.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk meningkatkan konsumsi buku per kapita—indikator keadilan buku—kecuali kita harus menambah jumlah penerbit, judul buku baru yang diterbitkan tiap tahunnya serta jumlah eksemplar buku yang dicetak.

Faktor lain di ranah produksi ini adalah kehadiran penulis. Kita belum punya database penulis. Di kolom jenis profesi/KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) versi BPS, kolom penulis juga tidak ada—yang dapat diartikan tidak adanya afirmasi pemerintah terhadap profesi penulis.
Kebijakan untuk menumbuhsuburkan penulis baru semestinya ada. Termasuk memberikan fasilitasi untuk berkarya, misalnya melalui beasiswa penulisan, writing camp dan lain-lain. Hal ini penting karena dari sisi ide penulisan buku, kita sangat kaya. Ada 17.000 pulau, 1.128 suku, 750 bahasa daerah. Luasan wilayah daratan kita merentang dari London hingga Moskow.

Bentuk kebijakan lain yang mendukung penulis berupa penghapusan pajak royalti penulis buku. Atau tetap ada namun para penulis harus dipahamkan terlebih dahulu tentang kewajiban PPh royalti ini. Karena yang terjadi, penulis langsung dipotong 15 persen oleh penerbit di setiap siklus laporan royalti. Padahal kalau mengacu pada UU PPh No. 38/2008, potongan 15 persen untuk penghasilan antara 50 sd 250 juta per tahun.

Pengalaman di lapangan hanya sedikit penulis di Indonesia yang total penghasilan dari royalti buku lebih dari Rp50 juta per tahun. Artinya mayoritas penulis di Indonesia kelebihan bayar PPh 10 persen. Karena besarnya PPh di bawah Rp50 juta hanya 5 persen. Jika PPh 15 persen tersebut seluruhnya oleh penerbit distorkan ke Negara, maka negara yang sekarang berpotensi mengambil hak penulis. Saya kira cara yang paling tepat PPh royalti buku tetap ada, tapi harus diikuti dengan sosialisasi ke penulis dan penerbit.

Selain itu, masih di ranah hulu/produksi, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) buku seyogianya dihapus. Penerbit harus menanggung PPN 10 persen dan itu dibebankan pada pembeli. Dengan begitu konsumen buku di Indonesia harus membayar 10 persen lebih tinggi dibandingkan konsumen buku di Malaysia dan Inggris. Di Malaysia per Desember 2015, PPN buku untuk semua jenis buku dihapus. Demikian pula di negeri Ratu Elisabeth. Dan menariknya, warga Malaysia diberi fasilitas reduksi PPh hingga 3ribu ringgit untuk belanja buku.

Bagaimana dengan ranah distribusi?

Distribusi selama ini menggunakan 3 saluran. Yaitu toko buku, pameran buku dan perpustakaan. Biasanya buku untuk sampai ketiga saluran tersebut menggunakan jasa distributor. Rabat yang diminta antara 40-60 persen. Sangat besar. Itu sebab harga buku di Indonesia bisa 4-5 kali lipat dari Harga Pokok Produksi.

Bagaimana kondisi perpustakaan dan toko buku kita?

Total perpustakaan di Indonesia sekitar 156 ribu. Itu baru 20 persen dari total kebutuhan, dan persentase terbesar ada di Jawa. Sedangkan jumlah toko buku kiat menyusut. Jika pada 90-an sekitar 4.600-an. Kini tinggal 1.500 toko buku, mayoritas ada di Jawa. Dengan jumlah buku yg beredar 90 juta eksemplar dan luas total display toko buku hanya 375ribu m2 maka tiap satu meter persegi diperebutkan oleh 240 buku. Itu sebab mengapa angka turn over buku di toko buku sangat tinggi. Begitu angka penjualan tidak signifikan langsung diturunkan dari rak.

Politik perbukuan
Atas dasar beberan perangkaan di atas maka untuk mengatasi ketidakadilan buku dan meningkatkan budaya, kita memerlukan
politik perbukuan. Atau semacam cetak biru strategi pembangunan literasi nasional. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menuju ke situ.

Pertama, kta perlu definisi yang gamblang dan tunggal tentang makna lema literacy. Karena ada 3 konsepsi penting dan ketiganya membawa implikasi yang berbeda pula yaitu kemampuan membaca, minat membaca dan budaya membaca.

Kedua, kita perlu statistik perbukuan yang terus terbarukan. Mulai dari jumlah percetakan, penerbit, toko buku, distributor, jumlah buku baru, dan peta sebaran masyarakat yang sudah dan belum memiliki kebiasaan membaca yang tinggi.

Ketiga, kita harus bisa memetakan mana-mana yang termasuk persoalan hulu dan mana pula yang tergolong masalah di hilir. Karena riuh rendah selama ini hanya di bagian hilir. Tanpa ada upaya mengatasi persoalan perbukuan di bagian hulu, maka persoalan di hilir akan selalu ada.

Keempat, kita perlu memperkuat kolaborasi. Kurangi kompetisi lebih-lebih ego sektoral. Karena tiap kementerian memiliki program budaya baca (buku dan perpustakaan) yang bersifat irisan. Misalnya antara Kemendikbud, Kemendes PDTT, Kemenparekraf, dan Kemenag. Termasuk Perpustakaan Nasional RI. Jelajahi kemungkin untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat lintas sektoral. Karena kita butuh gerakan bukan sekadar program.•

image: merahputih.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>