Setelah KH Ma’ruf Amin Diwapreskan

Muslim

:: Agus M. Irkham

Jokowi telah memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Dari politik kebangsaan, berakhir pada politik identitas. Begitu akhir dari drama ca(wapres). Ada dua dampak yang saya lihat dari pilihan itu. Pertama, dampak positif. Yaitu perundungan (bullying) terhadap ulama dan olok-olok terhadap agama Islam menjadi sangat berkurang. Kenapa bisa begitu? Jejak digital dengan sangat mudah menjawab pertanyaan tersebut. Pihak mana yang sebelumnya paling sering melakukan perundungan dan olok-olok terhadap ulama dan agama Islam.

Kedua, dampak negatif. Yaitu berupa kebingungan sikap, baik dari pihak Projo dalam menerima kritik maupun dari pihak oposisi saat akan mengkritik KHMA. Karena kritik padanya pasti akan diframing sebagai bentuk ujaran kebencian kepada (“institusi”) Kyai. Lebih dari itu bahkan bisa dianggap sebagai pelecehan. Dan ini sudah terjadi di Tasikmalaya. Seorang warga dilaporkan ke Polres karena diduga melakukan penghinaan terhadap KHMA.

Bagaimana mengatasi kebingungan tersebut?

Dalam buku Muslim Tanpa Masjid, Kuntowijoyo memberikan narasi yang sangat bagus tentang pergeseran peran ulama di dalam masyarakat agraris (pra industrial), semi-industri, dan industrial. Menurut intelektual muslim yang sekaligus penulis novel Khotbah di Atas Bukit ini, dalam masyarakat industrial, seperti yang sekarang berlangsung di Indonesia, ulama bukan lagi kategori sosial. Dalam masyarakat industrial, ulama tipe kyai (agraris) dan guru (semi-industri) sudah hilang. Yang masih tinggal adalah ulama sebagai mitra. Tidak akan ada lagi perbedaan antara ulama dan non-ulama, antara ahli agama dan ahli ilmu dunia, semuanya mendapat tempat.

Tanpa kerja sama itu, lanjut Kuntowijoyo, kita tidak akan dapat mengatasi serbuan pemikiran (ghazw al-fikr) dunia modern dan mengambil inisiatif dalam masyarakat industrial. Dalam konteks ini, maka pilihan Jokowi atas KHMA tidak salah. Sama tidak salahnya pula ketika kubu oposisi melancarkan kritik kepada KHMA. Bukan bentuk suul adab murid pada guru. Atau sikap mbalelo jamaah pada kyai. Karena KHMA setelah dicawapreskan, adalah ulama sebagai sebuah kategori intelektual (politisi). Bukan kategori sosial (kyai dan guru).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>